Page 529 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

ekonomi tahun ini diperkirakan minus 8% dan inflansi 3%. Atas dasar tersebut, KSPI
mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8%. Namun demikian, jika dirasa berat,
Dewan Pengupahan dan pemerintah daerah bisa berunding, berapa kenaikan upah minimum
yang tepat.

Apalagi, saat ini masih banyak perusahan yang beroperasi seperti biasa. "Jangan dipukul rata,
semua perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah minimum. Bahkan kalaupun ada yang
tidak mampu, undang-undang memberikan ruang untuk menangguhkan upah minimum." Said
menambahkan pihaknya mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur
serikat buruh, bahwa tidak ada kesepakatan apa pun dari Dewan Pengupahan Nasional yang
menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum 2021. Bahkan dalam forum yang lebih besar
yang dihadiri Dewan Pengupahan Nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota, tidak ada keputusan
yang menyatakan upah minimum tahun 2021 tidak naik.

"Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar
gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker berbohong dalam penerbitan
surat edaran tersebut," kata Said.
Menurut dia, KSPI akan menggelar aksi pada 2 November di depan Istana dan Mahkamah
Konstitusi. Aksi itu juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota. Said
menegaskan bahwa aksi - aksi yang akan dilakukan KSPI terukur, terarah, konstitusional, dan
tidak anarkistis.
Aksi serupa akan dilakukan pada 9 November di DPR untuk mendesak legislative review terhadap
UU Cipta Kerja. Selanjutnya tanggal 10 November di kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk
meminta Menaker mencabut surat edaran.

Tak Beri Rekomendasi Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Sunardi mengaku
tak pernah memberikan rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 agar tidak naik, atau
sama dengan 2020. Sunardi menilai, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/ll/HK.04/X/ 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi
Coronavirus Disease 2019 hanya mengakomodasi usulan pengusaha.

"Usulan dari Apindo atau unsur pengusaha, upah minimum 2021 sama dengan 2020. Nah setelah
itu, kewenangan bukan ada di Depenas. Itu sudah dikirim ke Menteri, dua usulan. Tiba-tiba kok
yang diakomodasi hanya satu? Ini yang salah Bu Menteri Ketenagakerjaan.
Karena mestinya yang ditetapkan dalam rapat, duaduanya itu diakomodasi," ungkap Sunardi
yang merupakan anggota Depenas dari unsur serikat pekerja/buruh, dalam konferensi pers
secara virtual, kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Depenas Mirah Sumirat mengatakan, pada 16 Oktober
2020 Dewan Pengupahan se-Indonesia mengadakan rapat pleno dengan pemerintah dan
Apindo.

Dalam rapat, dihasilkan dua pendapat dari serikat pekerja (UMP 2021 naik) dan Apindo (UMP
2021 tak naik). Ketika SE Menaker keluar, ia terkejut. "SE Menaker, tidak ada kenaikan. Ini
menimbulkan kekecewaan. Kami sangat marah karena pemerintah betul-betul tidak memiliki
kepedulian. Tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali di tengah pandemi," ujar Mirah.

Jalan Tengah Merespons hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan,
pemerintah telah mencatat semua rekomendasi serikat pekerja/buruh. Menurutnya, usulan
serikat pekerja/buruh ialah penekanan tak ada penurunan UMP tahun depan. Rekomendasi
pengusaha juga masuk catatan pemerintah.

528