Page 533 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 533

"UMK Banjarnegara tahun 2020 sebesar Rp 1.748.000 dan UMK Wonogiri sebesar Rp 1.797.000,"
              jelasnya.
              Sebelumnya,  Menaker  Ida  Fauziyah,  telah  menerbitkan  Surat  Edaran  (SE)  Nomor
              M/11/HK.04/2020  yang  ditujukan  kepada  Gubernur  se-Indonesia.  Penerbitan  SE  ini
              dilatarbelakangi  pandemi  Covid-19  yang  telah  berdampak  pada  kondisi  perekonomian  dan
              kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

              "Mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan
              perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
              penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
              kata Menaker, seperti tertuang dalam SE, Selasa (27/10).

              Surat  edaran  penetapan  upah  minimum  tersebut  diteken  Menaker  pada  26  Oktober  2020.
              Selanjutnya,  upah  minimum  2021  ini  secara  resmi  akan  ditetapkan  dan  diumumkan  seluruh
              pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
              "Melaksanakan  penetapan  upah  minimum  setelah  tahun  2021  sesuai  ketentuan  peraturan
              perundang-undangan.  Menetapkan  dan  mengumumkan  Upah  Minimum  Provinsi  Tahun  2021
              pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Ida.

              Menurut Ida, SE yang ia terbitkan merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah.

              "Ini  jalan tengah yang harus  diambil  pemerintah  dalam  kondisi yang  sulit  dan  tidak  mudah.
              Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
              itulah SE ini kami keluarkan," kata Ida, Selasa (27/10).

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menaker Ida Fauziyah yang
              mengeluarkan  surat  edaran  (SE)  Nomor  M/11/HK.4/x/2020  tertanggal  26  Oktober  2020.
              Presiden  KSPI  Said  Iqbal  mengatakan,  dengan  adanya  surat  edaran  tersebut,  buruh  akan
              semakin keras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan
              omnibus law UU Cipta Kerja.

              "Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
              semata," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Selasa (27/10).

































                                                           532
   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538