Page 537 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, jika tidak ada
kenaikan upah minimum di tahun 2021, aksi-aksi buruh akan membesar dan menguat.

Apalagi, hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

TAK ADA KENAIKAN UPAH MINIMUM, KSPI: BURUH AKAN MOGOK KERJA LEBIH
DAHSYAT

JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengatakan, jika
tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021, aksi-aksi buruh akan membesar dan menguat.

Apalagi, hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Said, bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional.
Sebab, persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik.

"Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok kerja
nasional ini akan lebih dahsyat lagi," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat
(30/10/2020).

Said mengatakan, buruh dan perusahaan bisa saja mengajukan perundingan kenaikan upah
yang dilakukan secara bersamaan di masing-masing perusahaan.

Namun, jika berujung deadlock atau jalan buntu, buruh sudah memenuhi persyaratan yang
diatur Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok
kerja.

"Stop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13 Tahun
2003," ujar Said Iqbal.

"Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional," kata
dia.

Said menduga, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah berbohong soal kesepakatan
dengan dewan pengupahan nasional.
Ia mendapat laporan dari anggota dewan pengupahan nasional dari unsur serikat buruh bahwa
tidak ada kesepakatan apapun terkait upah minimum di tahun 2021.

"Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar
gubernur tidak menaikkan upah minimum?" ujar Said Iqbal.

"Patut diduga Menaker berbohong terhadap argumentasi dalam pengeluarkan surat edaran
tersebut," ucap dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sejumlah unsur buruh menolak surat edaran Menaker tersebut. Ia
meminta gubernur untuk mengabaikan surat edaran tersebut.

Argumentasinya, menurut Said Iqbal, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi
ekonomi yang dikaitkan dengan kenaikan upah minimum.

Ia mengatakan, tahun 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di kisaran 17,6
persen, sedangkan angka inflansi mendekati 78 persen.

536