Page 540 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 540
( UMP ). Bahkan, klaim persetujuan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
tidak ada dalam pleno Depenas.
"Saya menginformasikan tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno terkait dengan tidak
naiknya UMP 2021," ujar anggota Depenas Mirah Sumirat, dalam konferensi pers virtual, Jakarta,
Jumat (30/10/2020).
Dia menjelaskan, keterangan yang termaktub dalam Surat Edaran Menaker Nomor
11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19,
mencatutkan adanya persetujuan dari Depenas, hal itu cukup mengaggetkan dirinya selaku
anggota Depenas.
"Ini sangat mengejutkan saya selaku anggota Depenas, apabila ada kalimat dari siapa pun atau
dari pejabat bahwa ada rekomendasi dari Depenas, itu sangat-sangat mengejutkan. Kalau ada
yang bilang sudah disetujui, itu bohong" kata dia.
Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Nasional, kata Mirah, belum ada keputusan kolektif. Di
mana, masing-masing perwakilan masih memberikan rekomendasi terkait dengan pengupahan
di tahun depan dan untuk dibahas lebih lanjut.
Dalam rekomendasi itu, pihak pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) merekomendasikan upah 2021 sama dengan upah 2020. Sementara buruh
merekomendasikan penetapan upah 2021 diserahkan pada Dewan Pengupahan Daerah.
Namun pada akhirnya, forum tripartit yang bertugas memberikan saran, dan pertimbangan
kepada pemerintah terkait perumusan kebijakan pengupahan itu dinilai diputuskan secara
sepihak oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan.
"Saya sudah konfirmasi ini kepada Wakil Ketua Depenas Pak Sunardi dan unsur serikat pekerja,
serikat buruh. Beliau juga kaget, tidak tahu. Jadi tidak pernah ada itu rekomendasi dari Depenas
terutama dari serikat pekerja/serikat buruh bahwa tidak ada kenaikan upah minimum 2021,"
katanya.
Sebelumnya, Ida Fauziyah mengutarakan, SE yang dia keluarkan sudah sesuai dengan kondisi
saat ini. Bahka, sudah berdasarkan legal formal yang dilakukan melalui kajian yang insentif.
Salah satunya, mendapat rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional.
539
