Page 539 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 539
Judul Terbongkar! Pemerintah Tak Pernah Minta Persetujuan Dapenas Soal
Penundaan Kenaikan UMP 2021
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read311457/terbongkar-pemerintah-
tak-pernah-minta-persetujuan-dapenas-soal-penundaan-kenaikan-ump-
2021
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2020-10-30 21:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Mirah Sumirat (anggota Depenas) Saya menginformasikan tidak pernah ada
persetujuan di rapat pleno terkait dengan tidak naiknya UMP 2021
negative - Mirah Sumirat (anggota Depenas) Ini sangat mengejutkan saya selaku anggota
Depenas, apabila ada kalimat dari siapa pun atau dari pejabat bahwa ada rekomendasi dari
Depenas, itu sangat-sangat mengejutkan. Kalau ada yang bilang sudah disetujui, itu bohong
negative - Mirah Sumirat (anggota Depenas) Saya sudah konfirmasi ini kepada Wakil Ketua
Depenas Pak Sunardi dan unsur serikat pekerja, serikat buruh. Beliau juga kaget, tidak tahu.
Jadi tidak pernah ada itu rekomendasi dari Depenas terutama dari serikat pekerja/serikat buruh
bahwa tidak ada kenaikan upah minimum 2021
Ringkasan
Aktivis buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) membantah
adanya usulan Depenas terkait dengan persetujuan penundaan kenaikan Upah Minimum Provinsi
( UMP ). Bahkan, klaim persetujuan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
tidak ada dalam pleno Depenas.
"Saya menginformasikan tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno terkait dengan tidak
naiknya UMP 2021," ujar anggota Depenas Mirah Sumirat, dalam konferensi pers virtual, Jakarta,
Jumat (30/10/2020).
TERBONGKAR! PEMERINTAH TAK PERNAH MINTA PERSETUJUAN DAPENAS SOAL
PENUNDAAN KENAIKAN UMP 2021
Aktivis buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) membantah
adanya usulan Depenas terkait dengan persetujuan penundaan kenaikan Upah Minimum Provinsi
538
