Page 547 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 547
Judul Kemenaker: Sudah 28 Provinsi Setuju Upah Minimum 2021 Tidak Naik
Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/30/202429426/kemenaker-
sudah-28-provinsi-setuju-upah-minimum-2021-tidak-naik
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-10-30 20:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan) Sudah ada 28
provinsi, termasuk Papua
negative - Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan) Tapi yang dua
provinsi masih belum bulat keputusannya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mempertimbangkan kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta
kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021
sama dengan nilai upah minimum tahun 2020
Ringkasan
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus Jogaswitani
mengatakan, sudah 28 provinsi yang menyatakan akan mengikuti aturan Surat Edaran (SE)
tentang penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19.
"Sudah ada 28 provinsi, termasuk Papua," katanya kepada Kompas.com, Jumat (30/10/2020).
KEMENAKER: SUDAH 28 PROVINSI SETUJU UPAH MINIMUM 2021 TIDAK NAIK
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus Jogaswitani
mengatakan, sudah 28 provinsi yang menyatakan akan mengikuti aturan Surat Edaran (SE)
tentang penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19.
"Sudah ada 28 provinsi, termasuk Papua," katanya kepada Kompas.com, Jumat (30/10/2020).
Namun demikian, Dinar mengakui masih ada dua provinsi enggan mengikuti SE Menaker Nomor
M/11/HK.04/X/2020. Pihaknya sendiri juga masih menutupi data provinsi mana saja yang telah
sepakat ikut aturan surat edaran penetapan upah minimum tersebut.
546
