Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul SE Menaker Terkait UMP Dituding Tak Proporsional
Nama Media Indopos
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis nas
Tanggal 2020-11-02 05:35:00
Ukuran 88x253mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 44.352.000

News Value Rp 221.760.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
positive - Lucy Kurniasari (Anggota Komisi IX DPR) Padahal ada beberapa sektor bisnis yang
meraup keuntungan dan dapat dikatakan tetap eksis di masa Pandemi COVID-19. Antara lain
sektor bisnis makanan dan minuman, penjualan kebutuhan pokok, sektor kesehatan, usaha jasa
pendidikan dan pelatihan, bisnis, digital, serta agrobisnis

neutral - Lucy Kurniasari (Anggota Komisi IX DPR) Saya berharap Menaker mencabut Surat
Edaran tersebut dan menggantinya dengan keputusan yang lebih proporsional

positive - Lucy Kurniasari (Anggota Komisi IX DPR) Menyerahkan kepada gubernur akan lebih
realistis mengingat kadar dampak Pandemi COVID-19 di setiap provinsi berbeda, termasuk juga
jenis usahanya. Dengan cara itu prinsip keadilan lebih terpenuhi baik bagi pengusaha maupun
bagi pekerja

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18
provinsi yang akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara
mendalam, mempertimbangkan berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan
tetap sebagaimana upah minimum 2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di
Dewan Pengupahan Nasional. Kita harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam
menetapkan upah minimum

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum Tahun 2020

56