Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 58
Ringkasan
Setelah mendapat penolakan dari serikat pekerja (SP), kini surat edaran (SE) menuai kritik dari
DPR. Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari menilai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziah tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dalam mengambil keputusan tidak menaikkan
upah minimum di Tahun 2021.
Ia menilai Menaker terlalu menggeneralisasikan seolah-olah semua sektor bisnis mengalami
kesulitan selama pandemi COVID-19. "Padahal ada beberapa sektor bisnis yang meraup
keuntungan dan dapat dikatakan tetap eksis di masa Pandemi COVID-19. Antara lain sektor
bisnis makanan dan minuman, penjualan kebutuhan pokok, sektor kesehatan, usaha jasa
pendidikan dan pelatihan, bisnis, digital, serta agrobisnis," beber Lucy Kurniasari di Jakarta,
Minggu (1/11).
SE MENAKER TERKAIT UMP DITUDING TAK PROPORSIONAL
Setelah mendapat penolakan dari serikat pekerja (SP), kini surat edaran (SE) menuai kritik dari
DPR. Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari menilai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziah tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dalam mengambil keputusan tidak menaikkan
upah minimum di Tahun 2021.
Ia menilai Menaker terlalu menggeneralisasikan seolah-olah semua sektor bisnis mengalami
kesulitan selama pandemi COVID-19. "Padahal ada beberapa sektor bisnis yang meraup
keuntungan dan dapat dikatakan tetap eksis di masa Pandemi COVID-19. Antara lain sektor
bisnis makanan dan minuman, penjualan kebutuhan pokok, sektor kesehatan, usaha jasa
pendidikan dan pelatihan, bisnis, digital, serta agrobisnis," beber Lucy Kurniasari di Jakarta,
Minggu (1/11).
Ia juga mengatakan, semestinya Menaker bisa memilah jenis-jenis usaha mana saja yang
terdampak dan tidak terdampak COVID-19. Hal ini sebagai pijakan jenis usaha mana saja yang
upahnya tetap dan mana yang dapat dinaikkan. Dengan begitu, ke-putusan Menaker dapat
berlaku secara proporsional. "Saya berharap Menaker mencabut Surat Edaran tersebut dan
menggantinya dengan keputusan yang lebih proporsional," tegasnya.
Politikus Partai Demokrat ini menuturkan, keputusan naik tidaknya upah minimum juga dapat
diserahkan kepada setiap kepala daerah dengan memperhatikan pemetaan perusahaan
berdasarkan jenis usaha yang terdampak dan tidak terdampak pandemi Covid-19. "Menyerahkan
kepada gubernur akan lebih realistis mengingat kadar dampak Pandemi COVID-19 di setiap
provinsi berbeda, termasuk juga jenis usahanya. Dengan cara itu prinsip keadilan lebih terpenuhi
baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja," katanya lagi.
Sedangkan Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bahwa sudah ada 18 provinsi yang dilaporkan
sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Covid-19. "Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi
yang akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," ungkapnya. Beberapa daerah
telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan penetapan
upah minimun (UM) tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE
Menteri Ketenagakerjaan.
Ke-18 provinsi tersebut di antaranya Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu,
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah, dan Papua.
57
