Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 63
Memang sebanyak 25 provinsi menyepakati Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
11/HK04/X/ 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid- 19.
Akan tetapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakara
Sri Sultan Hamengkubuwono X memutuskan untuk menaikkan upah minimum.
Alasan Ganjar, misalnya, berkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bertolak dari itulah,
Ganjar tak menyepakati Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI. Apa yang menyebabkan
Sultan juga menolak surat edaran itu? Keputusan Gubernur DIY untuk menaikkan didasarkan
pada pertimbangan dan kebijakan yang mendalam mempertimbangkan kondisi perekonomian
pada masa pandemi Covid-19.
Selain itu bersandar pada peningkatan perekonomian bagi pekerja dan keberlangsungan usaha.
Jadi, apa pun yang diputuskan oleh Sultan layak diapresiasi. Dia tak sekadar membela buruh,
melainkan juga melihat dari sisi keberlangsungan perekonomian dan dunia usaha. Akan tetapi
bukan tidak mungkin di 25 provinsi yang kepala-kepala daerahnya sudah menyepakati Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI terjadi ketegangan luar biasa antara buruhpemerintah dan
pengusaha.
Harus dicari jalan terbaik untuk mengatasi aksi-aksi yang bakal digelar. Sangat dianjurkan pada
saat Covid-19 masih menghajar siapa pun tak tergoda untuk menciptakan klaster demo. Siapa
yang menciptakan? Bisa saja pemerintah, buruh, atau pengusaha yang abai pada protokol
kesehatan dan tak mencari jalan terdamai dan terbaik.
62
