Page 622 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021
pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata Ida dikutip merdeka.com, Selasa (27/10).Dalam peraturan yang diteken pada 26 Oktober
2020 itu, Ida menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian dan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

"Perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan
ekonomi di masa pandemi Covid-19," terangnya.

Selanjutnya, dia meminta kepada Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah
minimum provinsi 2021 dilakukan pada 31 Oktober 2020. Serta meminta gubernur untuk
melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

"Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Gubernur untuk menyampaikan surat edaran
tersebut kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait," pungkasnya.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta agar para
Gubernur tetap menaikkan UMP 2021 dengan kisaran 1,5 hingga 2 persen.

Usulan tersebut berdasarkan data BPS, sejak Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi
mencapai 0,93 persen. Sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year on year (yoy)
dari Agustus 2020 ke Agustus 2019 adalah sebesar 1,32 persen.

"Dengan data ini seharusnya para Gubernur dapat mempertimbangakan untuk tetap menaikkan
UMP 2021 walaupun hanya berkisar inflasi yoy yaitu sekitar 1,5 persen sampai 2 persen di atas
angka inflasi yoy Agustus, dengan juga mempertimbangkan kondisi September, Oktober sampai
Desember 2020," kata Timboel, Rabu (28/10/2020).

Menurutnya, kenaikan upah minimum tiap tahun biasanya telah menjadi sumber perselisihan
antara Pemerintah, Apindo dan SP/SB, yang biasanya berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara
(TUN), dan tahun ini sepertinya akan terulang lagi.

"Dipastikan SE Menaker tahun ini akan diprotes oleh kalangan SP/SB. Kalangan SP/SB menilai
SE ini akan mempengaruhi para Gubernur untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021,"
ujarnya.

Tentunya SP/SB harus mempengaruhi para gubernur untuk tidak mengikuti SE Menaker tersebut
dan meyakinkan Gubernur untuk tetap menaikkan upah minimum dalam persentase yang wajar
dan bijak, yang bisa mendukung daya beli pekerja dan kelangsungan usaha.

"Saya menilai permintaan Menaker untuk tidak menaikkan upah minimum di 2021 dan adanya
usulan SP yang meminta kenaikan upah minimum di 2021 sebesar 8 persen adalah tidak tepat.
Harus dicari solusi kenaikan UM 2021 dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja
dan kelangsungan usaha," ungkapnya.

Dimana kenaikan upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi YoY akan memiliki dampak
ikutan yang positif. Dengan adanya kenaikan upah minimum maka daya beli pekerja tidak
tergerus oleh inflasi sehingga pekerja dan keluarganya bisa mempertahankan tingkat
konsumsinya.

621