Page 621 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 621
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya menilai permintaan
Menaker untuk tidak menaikkan upah minimum di 2021 dan adanya usulan SP yang meminta
kenaikan upah minimum di 2021 sebesar 8 persen adalah tidak tepat. Harus dicari solusi
kenaikan UM 2021 dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan
usaha
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Semoga kenaikan UMP
2021 yang akan ditetapkan tanggal 1 November 2020 ini di kisaran 1,5 persen - 2 persen bisa
diterima semua pihak, sehingga kesejahteraan pekerja terjaga dan kelangsungan usaha terjamin
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Riden Hatam Aziz menolak tak
adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) pada 2021 mendatang. Menyusul terbitnya
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Menurutnya, SE anyar itu mencerminkan jika pemerintah terlalu condong akan kepentingan
pengusaha, sehingga dinilai lupa akan nasib buruh. Alhasil dia memberi julukan baru terhadap
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebagai menteri kepengusahaan.
BERPIHAK KE PENGUSAHA, BURUH SEBUT MENAKER SEBAGAI MENTERI APINDO
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Riden Hatam Aziz menolak tak
adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) pada 2021 mendatang. Menyusul terbitnya
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Menurutnya, SE anyar itu mencerminkan jika pemerintah terlalu condong akan kepentingan
pengusaha, sehingga dinilai lupa akan nasib buruh. Alhasil dia memberi julukan baru terhadap
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebagai menteri kepengusahaan.
"Ibu Ida Fauziyah ini bukan Menteri Ketenagakerjaan, tetapi Menteri Apindo atau Menteri
Kepengusahaan. Jadi, sekali lagi saya katakan ibu Ida Fauziyah ini adalah menteri
kepengusahaan, karena apa yang dikatakan Apindo itu yang selalu dia ikuti," tegasnya dalam
Konferensi Pers KSPI, Jumat (30/10).
Aziz mengatakan, ketidakberpihakan Menaker terhadap kaum buruh tercermin dari acap kali
kebijakan yang dikeluarkan lebih mementingkan kepentingan kelompok pengusaha.
Sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020.
"Di mana Menteri Ketenagakerjaan harusnya juga memfasilitasi kepentingan kedua belah pihak,
tetapi ini tidak. Seperti saat penerbitan SE THR itu, pengusaha yang minta kelonggaran
pembayaran THR Idul Fitri langsung dipenuhi. Bahkan bisa dicicil," terangnya "Nah sekarang
ketua Apindo mulai bulan Mei saya sudah mendengar untuk UMK 2021 tidak bisa naik, lalu
ditambahkan pengusaha lain. Nah direspons lagi oleh Menaker Ibu Ida Fauziyah dengan surat
edaran tentang tidak naiknya upah pada 2021 kan," tutup dia.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Ida Fauziyah menetapkan upah minimum pada 2021 sama dengan 2020. Hal tersebut tertulis
620
