Page 616 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

DEWAN PENGUPAHAN: BOHONG JIKA ADA YANG BILANG KAMI REKOMENDASIKAN
UMP 2021 TAK NAIK
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk tidak
menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Untuk diketahui, dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 dinyatakan bahwa bahwa penetapan UMP 2021 atas
rekomendasi dari Depenas.

Anggota Depenas Mirah Sumirat mengecam adanya klaim rekomendasi Depanas atas SE Menteri
Ketenagakerjaan mengenai penetapan UMP 2021 di masa pandemi Covid-19. Dalam SE itu
menyatakan tidak ada kenaikan UMP 2021.

"Saya menginformasikan tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno terkait dengan tidak
naiknya UMP 2021 . Jadi ini sangat mengejutkan saya bahwa selaku anggota Depenas apabila
ada kalimat dari siapapun atau dari pejabat bahwa sudah ada rekomendasi dari Depenas,"
tegasnya dalam Konferensi KSPI, Jumat (30/10/2020).
Dia menegaskan, bahwa Wakil Ketua Depenas Sunardi juga mengaku tidak pernah memberikan
rekomendasi atas penetapan UMP 2021. Hal ini Mirah ketahui saat ramainya polemik atas SE
anyar itu.

"Sangat mengejutkan, dan saya sudah konfirmasi ini kepada Wakil Ketua Depanas Sunardi.
Beliau juga kaget tidak tau," jelas dia.

Oleh karena itu, dia kembali memastikan bahwa tidak ada rekomendasi apapun dari Depanas
atas penetapan UMP 2021. Sehingga dia menuding pemerintah dalam hal ini tengah mengada-
ngada.

"Jadi tidak pernah ada rekomendasi dari terkait tidak naiknya UMP 2021 . Jadi clear itu, kalau
ada pernyataan bahwa direkomendasikan Depanas itu artinya bohong. Saya kira (pemerintah)
mengada-ngada," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menanggapi polemik atas penerbitan Surat
Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menurutnya ketentuan tidak menaikkan upah
minimum tahun 2021 (UMP 2021) dalam SE anyar itu merupakan jalan tengah yang diambil
pemerintah.

"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker Ida di Jakarta, pada Selasa 27 Oktober 2020.

Menurut Menaker Ida, penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara
mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap
pengupahan. Mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

SE tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi
pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Alhasil perlu dilakukan penyesuaian terhadap
penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan
daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan
oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah
yang sudah dilakukan," terangnya.

615