Page 614 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 614

dilakukan  di  Kantor  Kementerian  Ketenagakerjaan.  untuk  meminta  Menaker  mencabut  surat
              edaran yang sudah dibuat.
              "Di  titik  akhir,  kami  sedang  mempertimbangkan  untuk  melakukan  mogok  kerja  nasional,"
              pungkas Said Iqbal.

              Penjelasan  Pemerintah  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker),  Ida  Fauziyah  menetapkan  upah
              minimum  pada  2021  sama  dengan  2020.  Hal  tersebut  tertulis  dalam  Surat  Edaran  Nomor
              M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
              Virus Disease 2019 (Covid-19).

              "Mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan
              perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
              penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
              kata Ida dikutip merdeka.com, Selasa (27/10).

              Dalam peraturan yang diteken pada 26 Oktober 2020 itu, Ida menjelaskan, pandemi Covid-19
              berdampak  pada  kondisi  perekonomian  dan  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  hak
              pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

              "Perlu  dilakukan  penyesuaian  terhadap  penetapan  upah  minimum  pada  situasi  pemulihan
              ekonomi di masa pandemi Covid-19," terangnya.

              Selanjutnya,  dia  meminta  kepada  Gubernur  untuk  menetapkan  dan  mengumumkan  upah
              minimum  provinsi  2021  dilakukan  pada  31  Oktober  2020.  Serta  meminta  gubernur  untuk
              melaksanakan  penetapan  upah  minimum  setelah  tahun  2021  sesuai  ketentuan  peraturan
              perundang-undangan.

              "Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Gubernur untuk menyampaikan surat edaran
              tersebut kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait," tutup Ida.

              [lia] Penjelasan Pemerintah.



































                                                           613
   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619