Page 611 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 611
mengikuti SE Menaker tersebut. "Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka
kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti
surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota,"
kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),) Jadi jangan dipukul rata, bahwa
semua perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah minimum. Bahkan kalau pun ada
yang tidak mampu, undang-undang sudah memberikan ruang untuk melakukan penangguhan
upah minimum
negative - Said Iqbal (Serikat buruh menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang
menyatakan bahwa upah pekerja pada 2021 tidak naik. Buruh mendesak kepala daerah tidak
mengikuti SE Menaker tersebut. "Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka
kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti
surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota,"
kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),) Jadi pemerintah menggunakan
dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar Gubernur tidak menaikkan upah
minimum?
neutral - Said Iqbal (Serikat buruh menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang
menyatakan bahwa upah pekerja pada 2021 tidak naik. Buruh mendesak kepala daerah tidak
mengikuti SE Menaker tersebut. "Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka
kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti
surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota,"
kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),) Bisa saja akhirnya kaum buruh
mengambil keputusan mogok kerja nasional
neutral - Said Iqbal (Serikat buruh menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang
menyatakan bahwa upah pekerja pada 2021 tidak naik. Buruh mendesak kepala daerah tidak
mengikuti SE Menaker tersebut. "Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka
kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti
surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota,"
kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),) Berbeda dengan mogok nasional
yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini bentuknya adalah mogok kerja nasional
yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik
neutral - Said Iqbal (Serikat buruh menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang
menyatakan bahwa upah pekerja pada 2021 tidak naik. Buruh mendesak kepala daerah tidak
mengikuti SE Menaker tersebut. "Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka
kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti
surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota,"
kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),) Menaker adalah orang yang paling
bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional. Setop produksi serentak di seluruh
Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6-8
Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja Nasional akan lebih dahsyat lagi
neutral - Said Iqbal (Serikat buruh menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang
menyatakan bahwa upah pekerja pada 2021 tidak naik. Buruh mendesak kepala daerah tidak
mengikuti SE Menaker tersebut. "Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka
kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti
surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota,"
kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),) Kami meminta Presiden Jokowi
untuk menginstruksikan kepada Menaker agar mencabut surat edaran yang menyatakan tidak
ada kenaikan upah minimum 2021
neutral - Said Iqbal (Serikat buruh menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang
menyatakan bahwa upah pekerja pada 2021 tidak naik. Buruh mendesak kepala daerah tidak
610