Page 613 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 613
Iqbal menegaskan, dengan analogi yang sama, pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini lebih
rendah dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus
8 persen dan inflasi 3%.
Dengan dasar itu, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 adalah 8 persen. Namun,
jika dirasa berat, Dewan Pengupahan dan Pemerintah Derah bisa berunding, berapa kenaikan
upah minimum yang dirasa tepat. Terlebih, saat ini masih banyak perusahaan yang beroperasi
seperti biasa.
"Jadi jangan dipukul rata, bahwa semua perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah
minimum. Bahkan kalau pun ada yang tidak mampu, undang-undang sudah memberikan ruang
untuk melakukan penangguhan upah minimum," ucapnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional
dari unsur serikat buruh, bahwa tidak ada kesepakatan apapun dari Dewan Pengupahan Nasional
yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021.
Bahkan, di dalam forum yang lebih besar yang dihadiri Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi,
dan Kabupaten/Kota, tidak keputusan yang menyatakan upah minimum tahun 2021 tidak naik.
"Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar
Gubernur tidak menaikkan upah minimum?," kata Iqbal.
Oleh karena itu, serikat buruh meminta agar para Gubernur mengabaikan suarat edaran
tersebut. Dia bilang, bila tidak ada kenaikan upah minimum, bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan
membesar dan semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah penolakan Omnibus Law.
"Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional," tegasnya.
"Berbeda dengan mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini
bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik,"
ucapnya.
Dia menambahkan, persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik. Mereka
bisa mengajukan perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-
masing perusahaan. Jika deadlock, maka sudah memenuhi persyaratan yang diatur Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok kerja.
"Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional. Setop
produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003.
Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja
Nasional akan lebih dahsyat lagi," tegasnya.
Dalam waktu dekat, ungkap dia, yang akan dilakukan KSPI dan buruh Indonesia adalah
melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 2 November di Depan Istana dan Mahkamah
Konstitusi. Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan melibatkan 200 kab/kota di
seluruh Indonesia, meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan. Dia menegaskan,
bahwa aksi -aksi yang akan dilakukan KSPI adalah aksi yang terukur, terarah, konstitusional, dan
tidak anarkis.
"Kami meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada Menaker agar mencabut surat
edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum 2021," ucapnya.
Aksi serupa juga akan dilakukan tanggal 9 November di DPR RI untuk mendesak dilakukan
legislative Review terhadap UU Cipta Kerja. Selanjutnya tanggal 10 November 2020 aksi akan
612
