Page 612 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 612
mengikuti SE Menaker tersebut. "Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka
kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti
surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota,"
kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),) Di titik akhir, kami sedang
mempertimbangkan untuk melakukan mogok kerja nasional
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum Tahun 2020
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah
minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Gubernur
untuk menyampaikan surat edaran tersebut kepada Bupati/Walikota serta pemangku
kepentingan terkait
Ringkasan
Serikat buruh menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah
pekerja pada 2021 tidak naik. Buruh mendesak kepala daerah tidak mengikuti SE Menaker
tersebut.
"Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka kami meminta kepada Gubernur
sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti surat edaran yang meminta
tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota," kata Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Jumat (30/10).
UMP 2021 TAK NAIK, BURUH BERENCANA LAKUKAN MOGOK KERJA NASIONAL
Serikat buruh menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah
pekerja pada 2021 tidak naik. Buruh mendesak kepala daerah tidak mengikuti SE Menaker
tersebut.
"Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka kami meminta kepada Gubernur
sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti surat edaran yang meminta
tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota," kata Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Jumat (30/10).
Menurut dia, bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan dengan
kenaikan upah minimum. Tahun 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di
kisaran 17,6 persen. Sedangkan angka inflasi mendekati 78 persen.
"Serikat buruh yang ada satu itu, bersama pemerintah dan organisasi pengusaha bersepakat
untuk tidak menaikkan upah minimum di tengah resesi. Tetapi kemudian terjadi perlawanan
yang keras dan massif dari buruh untuk menolak keputusan upah tidak naik tersebut," tuturnya.
"Tetapi kesepakatan itu tidak mewakili aspirasi yag berkembang di tingkat pabrik. Terjadilah aksi
besar-besaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie kemudian mengambil keputusan
menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16 persen," sambungnya.
611
