Page 625 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 625
Padahal, lanjut Iqbal, rapat pleno Dewan Pengupahan Nasional teranyar hanya sebatas
menghimpun rekomendasi dan belum ada keputusan bersama. Maka dari itu, dimintanya agar
semua gubernur di Indonesia tidak menghiraukan SE Menaker.
"Surat ini sifatnya imbauan," tukasnya.
Sebelumnya, Menaker mengeluarkan SE Nomor M/11/HK.04/2020 kepada para gubernur di
seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama
dengan nilai upah minimum tahun 2020. Adapun hingga Selasa, 27 Oktober 2020 lalu, sudah
ada 18 provinsi yang menyatakan untuk mengikuti SE tersebut. (Foto Said Iqbal:
ANTARA/Muhammad Zulfikar).
624
