Page 630 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 630
negative - Mirah Sumirat (Anggota Dewan Pengupahan Nasional) Lagi-lagi sikap pemerintah
tidak bijaksana sama sekali, dengan mengedepankan win-win solution
neutral - Ida Fauziah (None) Terkait upah minimum sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi
yang akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziah (None) Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara
mendalam, mempertimbangkan berbagai hal. Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan
tetap sebagaimana upah minimum 2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di
Dewan Pengupahan Nasional. Kita harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam
menetapkan upah minimum
neutral - Ida Fauziah (None) Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan
Pengupahan Nasional.
neutral - Ida Fauziah (None) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara
untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta
pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara
Ringkasan
Imbas surat edaran tentang tidak ada kenaikan upah minimum tahun depan membuat Ida
Fauziyah dinilai tidak pantas menjabat Menteri Ketenagakerjaan. Segala keputusannya dianggap
lebihcondong memberi ruang kepentingan pengusaha.
"Saya mengatakan, Ida Fauziyah bukan Menteri Ketenagakerjaan. Tapi menteri Apindo atau
menteri kepengusahaan," ujar Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI),
Riden Hatam Aziz, saat konferensi pers daring, Jumat (30/10/2020).
IDA FAUZIYAH DISEBUT TIDAK LAYAK MENJADI MENTERI KETENAGAKERJAAN,
COCOKNYA JADI MENTERI APA YA?
Imbas surat edaran tentang tidak ada kenaikan upah minimum tahun depan membuat Ida
Fauziyah dinilai tidak pantas menjabat Menteri Ketenagakerjaan. Segala keputusannya dianggap
lebihcondong memberi ruang kepentingan pengusaha.
"Saya mengatakan, Ida Fauziyah bukan Menteri Ketenagakerjaan. Tapi menteri Apindo atau
menteri kepengusahaan," ujar Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI),
Riden Hatam Aziz, saat konferensi pers daring, Jumat (30/10/2020).
Riden memaparkan, sikap Ida yang membela kepentingan pengusaha sudah terlihat saat jelang
Hari Raya Idulfitri 2020. Saat itu, pengusaha mengeluhkan kesulitan membayar kewajiban THR
kepada pekerjanya.
"Keluhan itu dijawab sama Ida Fauziyah dengan menerbitkan surat edaran THR boleh dicicil,
bahkan boleh tidak dibayar," papar Riden.
Kemudian, kata Riden, saat ini Ida kembali lebih condong ke pengusaha dengan mengeluarkan
surat edaran upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan.
"Menurut saya yang benar pemerintah mengeluarkan surat edaran upah minimum tetap ada
kenaikan." "Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, ada mekanismenya dengan melakukan
penangguhan UMK," paparnya.
629
