Page 631 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 631
Hal senada juga diungkapkan Anggota Dewan Pengupahan Nasional Mirah Sumirat yang menilai
keputusan Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran upah minimum tahun depan tidak naik,
bentuk rasa ketidakpedulian pemerintah ke pekerja.
"Kami pertanyakan negara di mana? Bukannya kewajibannya melindungi segenap rakyat."
"Sudah ganti saja, bukan Menteri Ketenagakerjaan tapi menteri pengusaha," keluh Mirah.
"Saya usul ada dua menteri, menteri ketenagakerjaan, satu lagi menteri pengusaha. Menteri
pengusaha kasih saja ke ibu Ida Fauziyah," sambung Mirah.
Mirah Sumirat yang juga menjabat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia,
menyebut pemerintah terlalu membela kepentingan pengusaha, dibanding pekerja di tengah
pandemi Covid-19.
"Pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian, rasa kemanusiaan sama sekali di tengah pandemi
Covid-19 ke pekerja," papar Mirah.
Mirah menjelaskan, pada 16 Oktober 2020 terdapat pertemuan antara Dewan Pengupahan
Nasional, Dewan Pengupahan Daerah, pengusaha, dan pemerintah.
Dari pertemuan itu, kata Mirah, terdapat dua pendapat, yaitu perwakilan serikat pekerja meminta
ada kenaikan upah minimum 2021 untuk diserahkan ke Dewan Pengupahan Daerah masing-
masing.
"Dari pengusaha Apindo meminta pemerintah tidak menaikkan UMP 2021." "Sedangkan
pemerintah tidak menyampaikan pendapat," papar Mirah yang juga perwakilan serikat pekerja
di Dewan Pengupahan Nasional.
Dari dua pendapat tersebut, kata Mirah, pemerintah terlihat lebih mengakomodasi kepentingan
pengusaha, dibanding nasib pekerja.
"Lagi-lagi sikap pemerintah tidak bijaksana sama sekali, dengan mengedepankan win-win
solution," ucap Mirah.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, sampai 27 Oktober malam,
dilaporkan ada 18 provinsi yang telah sepakat mengikuti surat edaran terkait penetapan upah
minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19 .
Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020, Menaker memutuskan upah minimum tahun
2021 sama seperti tahun ini.
"Terkait upah minimum sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi yang akan mengikuti Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan," tutur Ida Fauziah di Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Berdasarkan pantauan sampai Selasa 27 Oktober 2020 pukul 16.35 WIB, beberapa daerah telah
melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi.
Sidang dilakukan untuk persiapan penetapan upah minimun (UM) tahun 2021 yang telah
menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan Ke-18 provinsi itu
adalah: 1. Jawa Barat 2. Banten 3. Bali 4. Aceh 5. Lampung 6. Bengkulu 7. Kepulauan Riau 8.
Bangka Belitung 9. Nusa Tenggara Barat 10. Nusa Tenggara Timur 11. Sulawesi Tengah 12.
Sulawesi Tenggara 13. Sulawesi Barat 14. Maluku Utara 15. Kalimantan Barat 16. Kalimantan
Timur 17. Kalimantan Tengah 18. Papua.
"Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal." "Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah
minimum 2020." "Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan
630
