Page 636 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

SERIKAT BURUH: PEMERINTAH TAK PUNYA RASA KEMANUSIAAN

Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menaker Nomor 11/HK04/X/2020 menetapkan UMP tahun
2021 sama dengan 2020, atau tidak ada kenaikan UMP 2021. Hal ini pun ditolak oleh serikat
buruh.

Dengan tidak adanya kenaikan UMP 2021, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia
Mirah Sumirat menyebut, pemerintah terlalu membela kepentingan pengusaha.

"Pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian. Tak ada rasa kemanusiaan sama sekali di tengah
pandemi Covid-19 ke pekerja," kata Mirah dalam video konferensi, Jumat (30/10/2020).

Mirah menjelaskan, pada 16 Oktober 2020 diselenggarakan pertemuan antara Dewan
Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Daerah, pengusaha, dan pemerintah.

Dari pertemuan itu, kata Mirah, terdapat dua pendapat dari pengusaha dan buruh atau pekerja.
Merujuk pada berita acara pertemuan, serikat pekerja dan buruh memandang, penetapan
UMP/UMK/UMSP/UMSK tahun 2021 diserahkan kepada dewan pengupahan daerah masing-
masing.

Sementara Apindo menyatakan, berdasarkan kondisi pandemi Covid-19, maka penetapan upah
minimum provinsi dan kabupaten dan kota 2021 disamakan dengan UMP 2020.

Dari dua pendapat tersebut, kata Mirah, pemerintah terlihat lebih mengakomodasi kepentingan
pengusaha, dibanding nasib pekerja.

"Lagi-lagi sikap pemerintah tidak bijaksana sama sekali, dengan mengedepankan win win
solution," ucap Mirah.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa sudah ada 18 provinsi yang
dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum tahun
2021 ( UMP 2021 ) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida di Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober
2020.

Berdasarkan pemantauan sampai hari Selasa, 27 Oktober 2020, pukul 16.35 WIB, beberapa
daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan
penetapan UMP 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri
Ketenagakerjaan Kedelapan belas provinsi yang dimaksud adalah Banten, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Lalu, Maluku Utara, Kalimantan Barat
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

"Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita
harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum,"
katanya.

Sebagaimana diketahui, Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).

635