Page 640 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 640
Judul Menaker: 18 Kepala Daerah Sepakat Tak Naikkan UMP 2021
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Arbi
Tanggal 2020-10-30 13:36:00
Ukuran 102x132mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.360.000
News Value Rp 55.080.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Arbi (None) Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam
merumuskan upah minimum provinsi
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Sekali lagi ini yang akan
menetapkan adalah para gubernur,
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Sekali lagi ini yang akan
menetapkan adalah para gubernur,
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para Gubernur se-Indonesia agar
menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor u/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat
pandemi COVID-19.
Hingga saat ini 18 provinsi di Tanah Air telah menyepakati surat edaran tersebut. Provinsi
tersebut, yakni Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan
Papua.
MENAKER: 18 KEPALA DAERAH SEPAKAT TAK NAIKKAN UMP 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para Gubernur se-Indonesia agar
menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor u/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat
pandemi COVID-19.
"Kita minta UMP 2021 sama dengan "UMP 2020," katanya di Jakarta, Rabu (28/10/2020).
639
