Page 639 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

KSPI TANGGAPI UMP 2021 TAK NAIK: IBU IDA FAUZIYAH ITU MENTERI APINDO
BUKAN MENAKER
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Riden Hatam Aziz menolak tak
adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021 mendatang. Menyusul terbitnya Surat
Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Menurutnya, SE anyar itu mencerminkan jika pemerintah terlalu condong akan kepentingan
pengusaha, sehingga dinilai lupa akan nasib buruh. Alhasil dia memberi julukan baru terhadap
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebagai menteri kepengusahaan.

"Ibu Ida Fauziyah ini bukan Menteri Ketenagakerjaan, tetapi Menteri Apindo atau Menteri
Kepengusahaan. Jadi, sekali lagi saya katakan ibu Ida Fauziyah ini adalah menteri
kepengusahaan, karena apa yang dikatakan Apindo itu yang selalu dia ikuti," tegasnya dalam
Konferensi Pers KSPI, Jumat (30/10).
Aziz mengatakan, ketidakberpihakan Menaker terhadap kaum buruh tercermin dari acap kali
kebijakan yang dikeluarkan lebih mementingkan kepentingan kelompok pengusaha.
Sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020.
"Di mana Menteri Ketenagakerjaan harusnya juga memfasilitasi kepentingan kedua belah pihak,
tetapi ini tidak. Seperti saat penerbitan SE THR itu, pengusaha yang minta kelonggaran
pembayaran THR Idul Fitri langsung dipenuhi. Bahkan bisa dicicil," terangnya "Nah sekarang
ketua Apindo mulai bulan Mei saya sudah mendengar untuk UMK 2021 tidak bisa naik, lalu
ditambahkan pengusaha lain. Nah direspons lagi oleh Menaker Ibu Ida Fauziyah dengan surat
edaran tentang tidak naiknya upah pada 2021 kan," tutup dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menetapkan upah minimum
pada 2021 sama dengan 2020. Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Nomor
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata Ida dikutip merdeka.com, Selasa (27/10).

Dalam peraturan yang diteken pada 26 Oktober 2020 itu, Ida menjelaskan, pandemi Covid-19
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

"Perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan
ekonomi di masa pandemi Covid-19," terangnya.

Selanjutnya, dia meminta kepada Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah
minimum provinsi 2021 dilakukan pada 31 Oktober 2020. Serta meminta gubernur untuk
melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

"Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Gubernur untuk menyampaikan surat edaran
tersebut kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait," pungkasnya.

[rhm] Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida.

638