Page 641 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 641
Hingga saat ini 18 provinsi di Tanah Air telah menyepakati surat edaran tersebut. Provinsi
tersebut, yakni Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan
Papua.
Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya
meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya
kemerosotan perekonomian nasional. "Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para
gubernur," ujarnya.
Meskipun pemerintah melalui surat edaran tersebut meminta agar UMP tidak naik, bukan berarti
pemerintah diam saja. Sebab, hingga kini pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada
para pekerja.
Ia mengakui dalam surat edaran tersebut Kemnaker hanya meminta kepada gubernur untuk
tidak menaikkan UMP 2021, namun kepala daerah tentunya juga akan melihat perekonomian di
daerah masing-masing. "Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam
merumuskan upah minimum provinsi," ujar dia.
Seperti diketahui, UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19.
Arbi
640
