Page 646 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul 4 Alasan UMP Harus Naik Versi Buruh
Nama Media suara.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2020/10/30/132707/4-alasan-ump-
harus-naik-versi-buruh
Jurnalis Iwan Supriyatna
Tanggal 2020-10-30 13:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Kahar S Cahyo (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia) Menaker sepertinya tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang
kepentingan pengusaha semata

negative - Kahar S Cahyo (None) Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari
tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998
minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum
tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen

Ringkasan

Tidak adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) pada tahun 2021 sesuai dengan
keputusan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19
membuat kalangan buruh naik pitam.

Buruh menilai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak memiliki hati nurani.

4 ALASAN UMP HARUS NAIK VERSI BURUH

Tidak adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) pada tahun 2021 sesuai dengan
keputusan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19
membuat kalangan buruh naik pitam.
Buruh menilai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak memiliki hati nurani.

"Menaker sepertinya tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan
pengusaha semata," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyo dalam konfrensi pers virtual, Jumat (30/10/2020).
645