Page 647 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Adapun isi surat edaran Menaker tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk
melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum
tahun 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Menurutnya, pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya
pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021.

Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemenaker.

KSPI menyebut 4 alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik.

Pertama, jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi
saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Di mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah
minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.

Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.
Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga
dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen,
padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," katanya.

Ketiga, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli
turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat
perekonomian.

Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia
meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

646