Page 719 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 719
Ringkasan
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menilai surat edaran Kementerian Tenaga
Kerja soal upah minimum provinsi (UMP) 2021 membingkungkan pemda-pemda. Surat edaran
tersebut diterbitkan saat pemerintah daerah menghitung gambaran upah minimum provinsi
berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL).
Purnomo menjelaskan awalnya Pemerintah DKI ingin menetapkan UMP DKI berdasarkan
perhitungan KHL. Dewan Pengupahan Nasional telah menghitung KHL tahun ini sebanyak 64
poin dan telah direkomendasikan ke Kementerian Tenaga Kerja. Kemnaker pun telah
mengeluarkan Peraturan Menaker nomor 18 tahun 2020 tentang KHL pada 9 Oktober 2020.
Dalam surat tersebut telah diputuskan penambahan item KHL dari 60 menjadi 64 item.
Menurut dia, Kementerian Ketenagakerjaan telat mengeluarkan nilai KHL tahun ini. Semestinya
nilai KHL dikeluarkan pada Januari atau Februari berdasarkan regulasi di PP 78/2015.
SOAL UMP 2021, DISNAKER DKI NILAI SURAT EDARAN MENAKER
MEMBINGUNGKAN
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menilai surat edaran Kementerian Tenaga
Kerja soal upah minimum provinsi (UMP) 2021 membingkungkan pemda-pemda. Surat edaran
tersebut diterbitkan saat pemerintah daerah menghitung gambaran upah minimum provinsi
berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL).
"Bukan saja Pemerintah DKI yang bingung dalam menentukan UMP tahun depan. Pemerintah
daerah lain juga sama," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Purnomo di Jakarta, Jumat (30/10/2020).
Purnomo menjelaskan awalnya Pemerintah DKI ingin menetapkan UMP DKI berdasarkan
perhitungan KHL. Dewan Pengupahan Nasional telah menghitung KHL tahun ini sebanyak 64
poin dan telah direkomendasikan ke Kementerian Tenaga Kerja. Kemnaker pun telah
mengeluarkan Peraturan Menaker nomor 18 tahun 2020 tentang KHL pada 9 Oktober 2020.
Dalam surat tersebut telah diputuskan penambahan item KHL dari 60 menjadi 64 item.
Upah tahun depan, kata dia, mesti dihitung berdasarkan KHL karena amanah Peraturan
Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Selama lima tahun implementasi PP
78/2015, kenaikan upah dilihat dari inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto.
Peraturan pemerintah tersebut harus ditinjau dewan pengupahan tahun ini karena telah lima
tahun. Saat dilakukan peninjauan pemerintah diminta menggunakan formulasi KHL dalam
menentukan upah. "Menteri sudah menetapkan nilai KHL itu," ujar Purnomo.
Namun, menurut dia, Kementerian Ketenagakerjaan telat mengeluarkan nilai KHL tahun ini.
Semestinya nilai KHL dikeluarkan pada Januari atau Februari berdasarkan regulasi di PP 78/2015.
"Tapi keluarnya terlambat. Itulah yang menjadi dilema semua daerah, bukan cuma
DKI,"ungkapnya.
Nilai KHL yang akan ditetapkan nantinya bakal dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Dalam
perjalanannya, kata Purnomo, BPS maupun Kemnaker belum sempat menghitung nilai 64 item
KHL. "Nah itu kan menjadi bias sekarang untuk menentukan UMP." Pemerintah DKI sebelumnya
telah mengundang Kemnaker dan BPS untuk rapat membahas KHL pada Kamis, 22 Oktober
2020. Saat rapat pertama bersama dewan pengupahan itu serikat pekerja masih mau mengikuti.
Namun dalam rapat kedua yang digelar Selasa, 27 Oktober 2020, serikat pekerja absen karena
718
