Page 724 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 724
Judul 18 Provinsi Sepakat Tidak Naikkan Upah
Nama Media Pos Kota
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg6
Jurnalis BI
Tanggal 2020-10-30 07:39:00
Ukuran 155x84mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 13.950.000
News Value Rp 69.750.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - IVenaker Ida (None) Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18
provinsi yang akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
neutral - Lam-pjng (None) Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan
Pengupahan Nasional. Kita harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam
menetapkan upah minimum
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatekan sudah ada 18 provinsi yang
dilaporkan sepakat akan rrengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Mini-rrum 2021
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata IVenaker Ida, kemarin.
18 PROVINSI SEPAKAT TIDAK NAIKKAN UPAH
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatekan sudah ada 18 provinsi yang
dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Mini-rrum 2021
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida, kemarin.
Berdasarkan pemantauan sampai hari Selasa, 27 Oktober 2020, pukul 16.35 WIB, beberapa
daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan
penetapan upah minimun (UM) tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan akan
melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan
723
