Page 729 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 729
"Saya terima laporan sudah 26 provinsi yang siap menjalankan SE karena memang wajar sekali
dalam kondisi pandemi mayoritas perusahaan dalam kondisi survival atau bleeding karena
beroperasi di bawah BEP ( break even point )," ujar Bob kepada Kontan.co.id, Kamis (29/10).Dia
mengatakan, hanya sebagian kecil perusahaan yang masih bisa beroperasi dengan normal di
tengah pandemi kali ini. Dia pun meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut melakukan
perundingan bipartit untuk membahas kenaikan upah, sehingga kenaikan upah di tahun
mendatang tidak harus mengacu kepada SE yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penetapan upah minimum
2021 akan diserahkan kepada masing-masing gubernur. Dia juga meyakini gubernur akan
melihat kondisi perekonomian di masing-masing provinsinya. Meski begitu, Bob berpendapat
setiap provinsi akan mengikuti SE yang ada atau tidak menaikkan UMP di 2021.
"Tidak ada dasarnya [menaikkan UMP]. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi mendekati nol," kata
Bob.
Bob pun berharap ekonomi Indonesia bisa segera pulih. Dia juga berpendapat saat ini yang
penting dan yang menjadi prioritas adalah karyawan bisa tetap mendapatkan gaji, bukan hanya
soal kenaikan gaji.
Selain meminta gubernur untuk menyesuaikan penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama
dengan nilai UMP 2020, surat edaran tersebut juga meminta gubernur untuk melaksanakan
penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, juga menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada
tanggal 31 Oktober 2020.Editor: Hasbi Maulana.
728
