Page 730 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 730
Judul Upah Minimum di 18 Provinsi
Nama Media Kontan
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg11
Jurnalis Anggar Septiadi
Tanggal 2020-10-30 06:15:00
Ukuran 133x249mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 28.262.500
News Value Rp 84.787.500
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait dengan upah minimum provinsi,
sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi akan mengikuti surat edaran menteri ketenagakerjaan
Ringkasan
SUDAH ada 18 provinsi yang sudah menggelar sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka
persiapan penetapan upah minimum 2021. Hasilnya, 18 provinsi itu sepakat akan melaksanakan
surat, edaran Menaker nomor M/l l/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.
Dengan kata lain, upah minimum di 18 provinsi tersebut tidak naik tahun depan. "Terkait dengan
upah minimum provinsi, sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi akan mengikuti surat edaran
menteri ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (28/10).
UPAH MINIMUM DI 18 PROVINSI
SUDAH ada 18 provinsi yang sudah menggelar sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka
persiapan penetapan upah minimum 2021. Hasilnya, 18 provinsi itu sepakat akan melaksanakan
surat, edaran Menaker nomor M/l l/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.
Dengan kata lain, upah minimum di 18 provinsi tersebut tidak naik tahun depan. "Terkait dengan
upah minimum provinsi, sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi akan mengikuti surat edaran
menteri ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (28/10).
Melalui surat edaran tersebut, para Gubernur diminta untuk melakukan penyesuaian penetapan
nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan
penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, juga menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada
tanggal 31 Oktober 2020.
Lidya Yuniartha
729
