Page 735 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 735
SUDAH 18 PROVINSI SEPAKAT UPAH MINIMUM 2021 TIDAK NAIK
Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan, sudah ada 18 provinsi yang sepakat untuk
mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum 2021 pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan SE ini, upah minimum tahun depan
ditetapkan sama dengan tahun ini.
"Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
pernyataan resmi yang diterima pada Rabu (28/10). Angka tersebut didasarkan pada data hingga
Selasa (27/10) pukul 16.35 WIB.
Menurut dia, beberapa daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam
rangka persiapan penetapan upah minimun (UM) 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan
akan melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan.
Ke-18 provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu,
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah, dan Papua.
"Sebenarnya posisinya setelah kami mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kami
harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," ucap
Ida.
Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/2020yang
ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penerbitan SE ini
dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja
atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha.
Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau
buruh termasuk dalam membayar upah.
Sulit Terungkit
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima
Yudhistira mengatakan, di tengah tekanan pandemi saat ini sebaiknya pemerintah mendorong
kenaikan upah minimum.
"Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berpihak kepada pengusaha dan
tidak mempo-sisikan diri sebagai mediator antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Padahal
fungsi upah minimum itu untuk perlindungan bagi pekerja. Dan upah minimum hanya mengatur
upah pekerja yang paling bawah," tutur dia saat dihubungi, Rabu (28/10).
Padahal, lanjut Bhima, sebelumnya itu sudah keluar Surat Edaran Menaker Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 yang membuka peluang THR tak dibayar tepat waktu oleh pengusaha,
kemudian adanya UU Cipta Kerja yang berisi banyak hak pekerja yang berkurang dan
memberikan ketidakpastian kerja (job uncertainty).
"Jadi kalau sekarang ditambah upah minimum tidak naik, maka ini strategi yang salah untuk
perlindungan pekerja dan pemulihan ekonomi," jelas dia.
734
