Page 738 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 738
Dalam meneribitkan surat edaran ini, tambah Menaker, pihaknya sudah mendiskusikan secara
mendalam, mempertimbangkan berbagai hal. Ini merupakan jalan tengah yang bisa diambil,
dengan tetap sebagaimana upah minimum 2020.
Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
Menurut Menaker, 18 provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua. Menaker berharap para gubernur menjadikan
ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum.
Sebagaimana diketahui, Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/l 1/
HK.04/2020 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang Penetapan
Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Menaker mengatakan penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan
keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. ruf/N-3
737
