Page 741 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 741
pengusaha di Kadin sepakat dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan soal upah minimum
2021 tidak naik atau sama dengan 2020. Kami sepakat karena kita tahu saat ini adalah saat
pandemi, dan perusahan-perusahan masih memikirkan bagaimana membayar upah dengan
kondisi UMR saat ini
neutral - Adik Dwi Putranto (Ketua Kadin Jatim) Kami sepakat karena kita tahu saat ini adalah
saat pandemi, dan perusahan-perusahan masih memikirkan bagaimana membayar upah dengan
kondisi UMR saat ini,
Ringkasan
Dari beberapa serikat pekerja, ada yang mengusulkan agar tetap ada kenaikan upah dengan
besaran tertentu di tengah pandemi Covid-19.
Ada pula yang bersikap tegas, menolak keputusan Menteri Tenaga Kerja yang menggunakan
acuan upah minimum 2020 sebagai besaran upah tahun depan.
Serikat pekerja di Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah daerah setempat memberi ruang
kenaikan upah pekerja pada tahun depan kendati terbit peraturan dari Kementerian
Ketenagakerjaan.
PEKERJA TAWARKAN ALTERNATIF
| PENETAPAN UPAH MINIMUM 2021 |
Sikap sejumlah pemerintah daerah yang mengikuti arahan pemerintah pusat dalam penetapan
upah minimum 2021 mendapat respons dari berbagai elemen buruh.
Dari beberapa serikat pekerja, ada yang mengusulkan agar tetap ada kenaikan upah dengan
besaran tertentu di tengah pandemi Covid-19.
Ada pula yang bersikap tegas, menolak keputusan Menteri Tenaga Kerja yang menggunakan
acuan upah minimum 2020 sebagai besaran upah tahun depan.
Serikat pekerja di Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah daerah setempat memberi ruang
kenaikan upah pekerja pada tahun depan kendati terbit peraturan dari Kementerian
Ketenagakerjaan.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi meminta Pemprov Jatim
memberikan kenaikan upah sedikitnya Rp 600.000 untuk besaran upah pada tahun depan.
Dia menyatakan saat pandemi seperti saat ini, pekerja dan buruh membutuhkan kebijakan
pemerintah yang menyejahterakan rakyatnya.
Menurutnya, kebijakan tidak ada kenaikan upah tahun depan karena pandemi oleh pemerintah
pusat dianggap tidak masuk akal.
"Kebijakan tidak ada kenaikan upah buruh ini kurang tepat, karena tidak semua perusahaan atau
industri tertampak Covid-19. Pandemi tidak bisa dijadikan alasan yang melatarbelakangi
keputusan itu," katanya.
SPSI Jatim menawarkan usulan agar pembahasan kenaikan upah dilakukan oleh Dewan
Pengupahan tingkat kota/kabupaten serta provinsi sebagai jalan tengah, sehingga bukan satu
pihak langsung tidak menaikkan upah buruh sama sekali.
740
