Page 742 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 742
Dia menambahkan menaikkan upah pekerja adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah
dalam menyejahterakan rakyatnya. Serikat buruh di Jawa Barat menolak terkait dengan
kebijakan tidak ada kenaikkan upah pada tahun depan dengan pertimbangan pandemi Covid-
19.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta mengatakan kondisi pandemi Covid-19 seolah-
olah dimanfaatkan pemerintah agar buruh memaklumi tak naiknya upah minimum 2021.
"Pemerintah sudah sejak awal menggulirkan opini itu, menggiring opini itu supaya rakyat,
khususnya kaum buruh memaklumi kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan
upah tahun 2020. Artinya apa? Pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh sebenarnya masalah
seperti ini bukan pertama kali kita pernah krisis 98. Upah naik tidak masalah," kata Sidarta di
Gedung Sate, Bandung, Selasa (27/10).
Berkaca dari pengalaman, ekonomi Indonesia masih bisa terselamatkan tanpa harus menunda
kenaikan upah minimum bagi buruh untuk kategori upah minimum provinsi (UMP), upah
minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
"Pemerintah tetap menaikkan upah buruh sebagai jaring pengaman yaitu upah minimum baik
UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring pengamanan," ujarnya.
Menurutnya, jika upah minimum 2021 tidak naik, berpengaruh pada daya beli masyarakat, yang
buntutnya mengganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kami menolak isi surat edaran tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum buruh dan
rakyat, karena upah buruh dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak rumah
dibelanjakan lagi kalau daya beli (buruh) melemah tentu masyarakat lain juga melemah,"
katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan selain menolak tak
naiknya upah minimum 2021, buruh juga mendesak agar UU Cipta Kerja dicabut.
Tuntutan lainnya adalah agar gubernur mengakomodasi rekomendasi UMK dan UMSK dari bupati
untuk daerah Bogor, Bekasi dan Karawang. Pihaknya mengancam akan menggelar mogok kerja
jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Gubernur Riau Syamsuar memastikan UMP itu pada 2021 bakal sama dengan besaran yang
ditetapkan pada 2020 sejalan dengan adanya edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Nilai upah minimum yang berlaku di Provinsi Riau pada tahun ini sebesar Rp2,89 juta.
Syamsuar mengatakan bahwa mengikuti surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziyah terkait dengan besaran upah minimum.
"Karena sudah instruksi dari Menaker Upah Minimum ini [2021) sama dengan tahun 2020," kata
Syamsuar, Rabu (28/10).
Syamsuar beralasan hal ini sudah diperhitungkan segala sesuatu mengenai upah pekerja.
"Kita harus memberi toleransi dalam suasana seperti ini perusahaan-perusahaan juga
dihadapkan berbagai problem," katanya.
Menurutnya, hampir seluruh provinsi menetapkan hal yang sama sesuai edaran kementerian.
"Harapan kita mudah-mudahan tenaga kerja Riau tentunya sesuai apa yang telah disampaikan
ikut mendukung [edaran Menaker]," tambahnya.
741
