Page 743 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 743
Dalam kesempatan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan
gegabah dalam memutuskan upah minimum provinsi, apakah disesuaikan dengan arahan
Kementerian Ketenagakerjaan atau ada pilihan lainnya.
Menurutnya, selain UU Ketenagakerjaan yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan upah,
edaran menteri itu juga menyertakan UU Kedaruratan, sehingga ada opsi yang perlu
dipertimbangkan secara matang.
"Tadi ada bupati yang menyampaikan, mbok [agar) diundur sampai November
[pengumumanya), biar bisa komunikasi lebih dulu. Saya kira ini ide bagus, kami akan sampaikan
aspirasi ini. Saat ini, tim lagi bekerja," katanya.
Apalagi, isu penetapan upah di tengah perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
2020, bisa menjadi senjata ampuh untuk mendulang dukungan, terutama kepala daerah yang
berstatus petahana.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur berharap penetapan UMP oleh
Gubernur Jatim akhir bulan ini bisa seirama dengan keputusan pemerintah pusat demi pemulihan
ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto mengatakan pengusaha di Kadin sepakat dengan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan soal upah minimum 2021 tidak naik atau sama dengan
2020.
"Kami sepakat karena kita tahu saat ini adalah saat pandemi, dan perusahan-perusahan masih
memikirkan bagaimana membayar upah dengan kondisi UMR saat ini," katanya.
Menurutnya, saat ini para karyawan dan buruh pun akan bisa memahami situasi pandemi yang
membutuhkan waktu untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan.
(HZe/K42ft57/P*irl WMartl) 0
"Harapan kita mudah-mudahan tenaga kerja Riau tentunya sesuai apa yang telah disampaikan
ikut mendukung.
742
