Page 740 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 740
Judul PEKERJA TAWARKAN ALTERNATIF
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg6
Jurnalis k28
Tanggal 2020-10-30 05:52:00
Ukuran 381x176mmk
Warna Warna
AD Value Rp 125.730.000
News Value Rp 377.190.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ahmad Fauzi (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kebijakan tidak ada kenaikan
upah buruh ini kurang tepat, karena tidak semua perusahaan atau industri tertampak Covid-19.
Pandemi tidak bisa dijadikan alasan yang melatarbelakangi keputusan itu
negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Pemerintah sudah sejak awal
menggulirkan opini itu, menggiring opini itu supaya rakyat, khususnya kaum buruh memaklumi
kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan upah tahun 2020. Artinya apa?
Pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh sebenarnya masalah seperti ini bukan pertama kali
kita pernah krisis 98. Upah naik tidak masalah
neutral - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Pemerintah tetap menaikkan upah
buruh sebagai jaring pengaman yaitu upah minimum baik UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring
pengamanan
negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Kami menolak isi surat edaran
tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum buruh dan rakyat, karena upah buruh
dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak rumah dibelanjakan lagi kalau daya beli
(buruh) melemah tentu masyarakat lain juga melemah
positive - Syamsuar (Gubernur Riau) Karena sudah instruksi dari Menaker Upah Minimum ini
[2021) sama dengan tahun 2020
neutral - Syamsuar (Gubernur Riau) Kita harus memberi toleransi dalam suasana seperti ini
perusahaan-perusahaan juga dihadapkan berbagai problem
neutral - Syamsuar (Gubernur Riau) Harapan kita mudah-mudahan tenaga kerja Riau tentunya
sesuai apa yang telah disampaikan ikut mendukung [edaran Menaker]
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) katanya. . Apalagi, isu penetapan upah di
tengah perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, bisa menjadi senjata
ampuh untuk mendulang dukungan, terutama kepala daerah yang berstatus petahana. .
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur berharap penetapan UMP oleh
Gubernur Jatim akhir bulan ini bisa seirama dengan keputusan pemerintah pusat demi pemulihan
ekonomi pasca pandemi Covid-19. . Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto mengatakan
739
