Page 721 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 721

Judul               Yuk Cek Lagi Besaran UMP 2021 di 34 Provinsi
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/213738/34/yuk-cek-lagi-besaran-
                                    ump-2021-di-34-provinsi-1604020222
                Jurnalis            Ferdi Rantung
                Tanggal             2020-10-30 08:42:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait dengan upah minimum provinsi sudah
              ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan



              Ringkasan
              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menyatakan  bahwa  sudah  ada  18  provinsi  yang
              dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
              2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

              "Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
              Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta,
              Jumat (30/10/2020).



              YUK CEK LAGI BESARAN UMP 2021 DI 34 PROVINSI

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menyatakan  bahwa  sudah  ada  18  provinsi  yang
              dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
              2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

              "Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
              Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta,
              Jumat (30/10/2020).

              Adapun, beberapa daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka
              persiapan  penetapan  upah  minimun  tahun  2021  yang  telah  menghasilkan  kesepakatan  akan
              melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan.

              Kedelapan  belas  provinsi  yang  dimaksud  adalah  Jawa  Barat,  Banten,  Bali,  Aceh,  Lampung,
              Bengkulu,  Kepulauan  Riau,  Bangka  Belitung,  Nusa  Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur,


                                                           720
   716   717   718   719   720   721   722   723   724   725   726