Page 817 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 817
Judul Gubernur yang Tidak Mematuhi Surat Edaran Upah Minimum Bisa
Diberi Sanksi
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/29/gubernur-yang-
tidak-mematuhi-surat-edaran-upah-minimum-bisa-diberi-sanksi
Jurnalis Febri Ady Prasetyo
Tanggal 2020-10-29 13:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Saya kira demikian,
semua ada aturan dan mekanismenya di Kemendagri untuk kepala daerah. SE atau Surat Edaran
itu sifatnya memberitahu hal kesesuaian dimaksud
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Saya kira demikian,
semua ada aturan dan mekanismenya di Kemendagri untuk kepala daerah. SE atau Surat Edaran
itu sifatnya memberitahu hal kesesuaian dimaksud
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Saya kira demikian,
semua ada aturan dan mekanismenya di Kemendagri untuk kepala daerah. SE atau Surat Edaran
itu sifatnya memberitahu hal kesesuaian dimaksud
neutral - Undang-undang (none) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah
selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak
melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum Tahun 2020
Ringkasan
Gubernur yang tidak mematuhi surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang
penetapan upah minimum bisa diberi sanksi.
Menaker Ida Fauziyah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) pada 26 Oktober 2020.
816
