Page 821 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Hingga Selasa, (27/10), Ida baru menerima keputusan gubernur dari 18 provinsi yang dipastikan
tak menaikkan UMP tahun depan. Namun, jika mengikuti SE tersebut, maka besaran UMP 2021
di 34 provinsi sudah dapat diketahui, yakni besarannya sama dengan 2020. Dari 34 provinsi,
besaran UMP-nya berbeda-beda.

Dari catatan detikcom, 4 provinsi dengan UMP terendah ada di Pulau Jawa, lalu Nusa Tenggara
Timur dengan besaran di bawah Rp 2 juta. Berikut urutannya: 1. Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) Rp 1.704.607 2. Jawa Tengah (Jateng) Rp 1.742.015 3. Jawa Timur (Jatim) Rp 1.768.777
4. Jawa Barat (Jabar) Rp 1.810.350 5. Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1.945.902 Sementara,
untuk Provinsi Banten lebih besar yakni Rp 2.460.968, atau masuk ke urutan ke-11 jika diurutkan
dari UMP terendah ke tertinggi.

Dari laporan yang diterima Ida, masih ada 16 provinsi yang belum memutuskan apakah UMP
2021 naik atau tidak (mengikuti SE Menaker). Namun, berdasarkan poin 2 SE Menaker, gubernur
diminta melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Poin 3 menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun
2021 pada tanggal 31 Oktober 2020. Lantas, apakah gubernur 16 provinsi bisa tak mengikuti SE
tersebut dan menaikkan UMP 2021? "Di surat edaran itu memang meminta (gubernur mengikuti
SE), tetapi saya kira gubernur akan juga melihat kondisi perekonomian di masing-masing
provinsinya. Saya kira Dewan Pengupahan Daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah
minimum provinsi (UMP)," kata Ida menjawab pertanyaan tersebut di Jakarta, Rabu
(28/10/2020).

Ida menerangkan bahwa dirinya menyampaikan surat edaran kepada gubernur lalu yang
menetapkan upah minimum adalah para kepala daerah tersebut. Tapi Ida tidak menyatakan
secara gamblang bahwa gubernur boleh saja tidak mengikuti SE tentang upah, kemudian
menaikkan upah minimum.

"Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang menetapkan upah minimum
adalah gubernur," jelasnya.

Melalui SE tersebut Ida menyatakan penetapan upah minimum tahun 2021 mempertimbangkan
kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan
ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk (1) melakukan penyesuaian penetapan nilai
upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

"Sekali lagi, yang menetapkan upah minimum tersebut adalah para gubernur. Kami meminta
(sesuai SE) dengan latar belakang dan beberapa landasan yuridis yang kami juga sebutkan di
surat edaran tersebut, ini menjadi penguat bagi para gubernur dalam mengambil kebijakan
terkait dengan upah minimum tersebut. Jadi sekali lagi, ini yang akan menetapkan adalah para
gubernur," pungkasnya.

820