Page 818 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

GUBERNUR YANG TIDAK MEMATUHI SURAT EDARAN UPAH MINIMUM BISA DIBERI
SANKSI
Gubernur yang tidak mematuhi surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang
penetapan upah minimum bisa diberi sanksi.

Menaker Ida Fauziyah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) pada 26 Oktober 2020.

Upah Minimum 2021 Tak Naik, Legislator Demokrat : Menaker Harusnya Pertimbangkan Prinsip
Keadilan

Pemerintah Dilematis Tetapkan Upah Minimum 2021, Prioritas Utama Tidak Ada PHK SE ini
ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan menjadi instruksi bagi kepala daerah
untuk memutuskan upah minimum.

Meski sudah ada SE, Ida mengatakan keputusan tetap ada pada para gubernur tersebut.

Lalu, bagaimana dengan gubernur yang menolak mematuhi aturan dari surat edaran penetapan
upah minimum itu?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menjadi salah satu landasan hukum penetapan upah, ada sanksi yang bisa diberikan, diatur
dalam Pasal 68.

Baca: Daftar 18 Provinsi yang Tidak Menaikkan Upah Minimum Tahun 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kepada Organisasi Buruh Internasional (ILO)
memaparkan langkah-langkah pemerintah menekan jumlah pengangguran selama pandemi
Covid-19 secara virtual, Kamis (2/7/2020).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kepada Organisasi Buruh Internasional (ILO)
memaparkan langkah-langkah pemerintah menekan jumlah pengangguran selama pandemi
Covid-19 secara virtual, Kamis (2/7/2020). (Dokumentasi Humas Kementerian Ketenagakerjaan)

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz pun membenarkan perihal
sanksi itu.

Namun, keputusan sanksi ini menjadi keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya kira demikian, semua ada aturan dan mekanismenya di Kemendagri untuk kepala daerah.
SE atau Surat Edaran itu sifatnya memberitahu hal kesesuaian dimaksud," katanya kepada
Kompas.com, Kamis (29/10/2020). Di Pasal 68 UU Nomor 23/2014 tertulis sanksi yang jelas
untuk para kepala daerah.
"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil
wali kota," sebut undang-undang tersebut.

Meski sudah ada SE, Menaker Ida mengatakan keputusan tetap ada pada gubernur

Selain sanksi administratif, terdapat juga sanksi pemberhentian apabila kepala daerah tidak
mematuhi keputusan dari pemerintah pusat.

817