Page 823 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 823
Dia menambahkan, kondisi usaha dan ekonomi setiap perusahaan dalam menghadapi dampak
Covid-19 tidak sama. Menurutnya, ada perusahaan yang benar-benar terbenam, ada juga yang
hidup tapi megap-megap.
"Tapi malah ada yang justru tetap stabil. Seperti misalnya usaha di sektor komunikasi,
kesehatan, makanan-minuman instan, pupuk atau bahan kimia penyubur tanaman atau
pembasmi hama, dan beberapa sektor industri lainnya," ujarnya.
Dia menuturkan, saat ini kaum buruh sedang dihadapkan berbagai persoalan-persoalan
ketenagakerjaan yang pelik seperti soal UU Cipta Kerja. Kini persoalan tersebut ditambah lagi
dengan keluarnya SE menaker yang memutuskan tidak menaikkan upah minimum 2021.
Indra meminta agar Menaker mengajak pengusaha dan serikat pekerja duduk bersama
membahas masalah perhitungan upah minimum untuk tahun 2021. "Bukan serta merta
mengeluarkan SE yang tidak berdasar dan merugikan masyarakat pekerja secara keseluruhan,"
ucap ketua umum Federasi Serikat Pekerja Industri (FSPI) tersebut.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan SE yang ditujukan
kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).
Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
termasuk dalam membayar upah.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata Menaker, seperti tertuang dalam SE, Selasa (27/10).
822

