Page 828 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 828
Judul Upah Mininum 2021 Tak Naik, Pemerintah Perlu Tambah Anggaran
Bansos
Nama Media bisnis.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201029/9/1311164/upah-mininum-
2021-tak-naik-pemerintah-perlu-tambah-anggaran-bansos
Jurnalis Maria Elena
Tanggal 2020-10-29 12:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Josua Pardede (Ekonom Bank Permata) Meskipun pemerintah sudah mengalokasikan
anggaran perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional [PEN] dalam APBN
2021, pemerintah juga perlu menambahkan alokasi anggaran untuk pos perlindungan sosial bagi
pekerja/buruh yang terkena dampak pandemi
positive - La Nina (None) Stabilitas harga pangan perlu sehingga tidak mendorong peningkatan
harga-harga pangan yang signifikan sedemikian sehingga tidak mendorong penurunan daya beli
masyarakat
negative - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia)
Daya beli erat kaitannya dengan konsumsi rumah tangga [RT], maka potensi tertekannya daya
beli karena upah yang tetap dan terbatasnya BLT, akan berdampak pada potensi pemulihan
ekonomi karena konsumsi RT akan berjalan lebih lambat
neutral - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia) Yang
perlu dikritisi ialah kenapa upah tetap, sementara di tahun depan proyeksi pertumbuhan ekonomi
akan berada di level positif 4 sampai 5 persen. Kedua hal ini seharusnya selaras
Ringkasan
Pemerintah dinilai perlu menambah alokasi anggaran untuk pos perlindungan sosial pada 2021
sejalan dengan upah minimum yang tidak naik tahun depan.
Pertimbangan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum adalah karena menurunnya
kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19.
Penurunan aktivitas perekonomian tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal
II/2020 yang tercatat tumbuh minus 5,32 persen.
827

