Page 833 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 833
Ke-18 provinsi yang dimaksud adalah Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau,
Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan
Tengah, dan Papua.
"Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum 2020. Ini
kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kami harap para gubernur menjadikan
ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," tutur Ida.
Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan
kepada Gubernur se-Indonesia. Ida menyebut penerbitan SE ini dilatarbelakangi keberadaan
pandemi covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir bulan ini. (OL-1).
832
