Page 819 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Namun, sebelum jabatan kepala daerah berhenti, ada peringatan tertulis yang dilayangkan oleh
pemerintah pusat.
Baca: Upah Minimum Dipastikan Tidak Naik, Cek Daftar Lengkap UMP 2020 di 34 Provinsi

"Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan dua kali
berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
diberhentikan sementara selama tiga bulan," sambungan isi beleid Pasal 68.

"Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis
nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah," isi dari pasal tersebut.

Selain diatur di dalam UU No. 23/2014, mekanisme sanksi juga terdapat di dalam UU
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.

Pasalnya, penetapan upah minimum ini merupakan upaya pemerintah dalam menangani
pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca: Surat Edaran Sudah Diteken Menaker, Upah Minimum 2021 Tidak Akan Mengalami
Kenaikan

Oleh sebab itu, dimasukanlah beleid mengenai program PEN sebagai landasan hukum penetapan
upah minimum 2021, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Kemudian, penyisipan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Maka dari landasan hukum itu, Menaker memutuskan di dalam surat edaran bahwa upah
minimum tahun depan tidak naik atau setara dengan upah tahun 2020.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata Ida dalam SE.

818