Page 851 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 851
DAMPAK UMP 2021 TAK NAIK, MENAKER: KONSUMSI BAKAL TURUN
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mengakui penundaan kenaikan Upah Minimum
Provinsi ( UMP ) 2021 mempengaruhi daya beli para pekerja atau buruh. Meski begitu,
Kemenaker tetap mengambil langkah strategis untuk mendorong daya beli buruh.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu langkah untuk mendorong daya
beli para pekerja adalah dengan terus menggenjot program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
BLT subsidi gaji Rp600.000 per bulan. Bahkan, pemerintah berencana memperpanjang program
tersebut hingga tahun 2021.
"Konsumsi masyarakat menurun iya benar itu memang UMP tidak dinaikan dalam Surat Edaran
tersebut, tapi kami meminta untuk tidak menaikan (UMP) bukan berarti pemerintah diam begitu
saja karena sampai sekarang masih memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk
subsidi upah atau gaji," ujar Ida dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Dia beralasan bahwa kebijakan tersebut diambil lantaran melihat kondisi cash flow sejumlah
perusahaan saat ini. Di mana, secara mayoritas korporasi tidak mampu memenuhi pembayaran
UMP bila dinaikin.
"Saya sampaikan bahwa perusahaan rata-rata tidak bisa memenuhi pembayaran UMP dan
memang itu membuat daya beli para pekerja kita dan masyarakat secara keseluruhan menurun,"
kata dia.
Sementara itu, terkait dengan BLT subsidi gaji yang diakui sebagai instrumen pemerintah untuk
mendorong daya konsumsi pekerja pada saat kebijakan penundaan kenaikan UMP 2021 dinilai
cukup efektif.
"Jadi ini salah satu cara kita agar daya beli para pekerja kita tetap ada dan saya melihat sendiri
teman teman pekerja kita terbantu dengan subsidi gaji ini," ujar Ida.
Sebelumnya, Kemnaker mengumumkan penundaan kenaikan UMP 2021 atau diputuskan tetap
sama dengan tahun ini atau tak ada kenaikan. Keputusan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada
gubernur se-Indonesia.
Edaran ini mengatur tentang penetapan UMP 2021 pada masa pandemi covid. Penerbitan SE
dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja
atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Selain itu untuk penyesuaian terhadap
penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi covid dan perlunya
pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan
nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020," kata Ida.
Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid yang telah berdampak pada
kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh,
termasuk dalam membayar upah.
850
