Page 848 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 848
Judul Upah Tak Dinaikkan, Pemerintah Tidak Ingin Banyak Buruh Di-PHK
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/aditya-l-djono/ekonomi/692665/upah-tak-
dinaikkan-pemerintah-tidak-ingin-banyak-buruh-diphk
Jurnalis ALD
Tanggal 2020-10-29 10:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hendrawan Supratikno (anggota Komisi XI DPR) Ya memang sangat dilematis dalam
kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama
bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK
negative - Hendrawan Supratikno (anggota Komisi XI DPR) Kita anggap ini sebagai jalan tengah.
Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak karyawan juga
menahan diri untuk tidak menuntut menaikkan
Ringkasan
Pemerintah menetapkan tidak menaikkan upah buruh pada 2021. Hal itu tertuang dalam surat
edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi
Covid-19. Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan
nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan, saat ini dunia
usaha tengah mengalami kelesuan sebagai imbas dari pandemi. Di sisi lain pemerintah juga
dalam menghadapi posisi yang sulit akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia.
UPAH TAK DINAIKKAN, PEMERINTAH TIDAK INGIN BANYAK BURUH DI-PHK
Pemerintah menetapkan tidak menaikkan upah buruh pada 2021. Hal itu tertuang dalam surat
edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi
Covid-19. Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan
nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan, saat ini dunia
usaha tengah mengalami kelesuan sebagai imbas dari pandemi. Di sisi lain pemerintah juga
dalam menghadapi posisi yang sulit akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia.
847
