Page 845 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha.
"Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi
yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak
menambah karyawan baru," kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, kepada Selasa (27/10/2020).

Sarman juga menekankan mengenai kondisi dunia usaha saat ini yang sudah tidak
memungkinkan untuk menaikkan UMP 2021. Bisa bertahan saja, menurut dia, sudah sangat
bagus.

"Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos-ngosan untuk mampu bertahan sangat tidak
memungkinkan menaikkan UMP 2021. Banyak pengusaha sudah sangat terpuruk, cash flow
sudah mengkhawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan
semakin terpuruk," kata dia.
7. Pengusaha: UMP harusnya turun Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan keputusan ini sudah sesuai dengan
rumusan yang ditetapkan dalam PP No.78 tahun 2015. Yakni UMP Tahun berjalan ditambah
(UMP tahun berjalan dikalikan Pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun 2020).
"Jika kita hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan,
maka kenaikan 0 persen sudah sangat bijak," kata Sarman kepada Selasa (27/10/2020).

Di sisi lain, Sarman beranggapan jika UMP dipaksakan untuk naik, maka implikasinya adalah
terjadi PHK. Hal ini, kata Sarman, sebagai bentuk rasionalisasi pengusaha di tengah himpitan
krisis pandemi covid-19 ini.

844