Page 842 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 842
neutral - Aloysius Uwiyono (Pengamat Ketenagakerjaan) Yang penting penerapan upah minimum
tersebut diberlakukan benar-benar pada pekerja/buruh yang bermasa kerja kurang dari 1 tahun
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia)
Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi
yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak
menambah karyawan baru
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta) Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos-ngosan untuk mampu
bertahan sangat tidak memungkinkan menaikkan UMP 2021. Banyak pengusaha sudah sangat
terpuruk, cash flow sudah mengkhawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban
pengusaha dan akan semakin terpuruk
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta) Jika kita hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin
UMP diturunkan, maka kenaikan 0 persen sudah sangat bijak
Ringkasan
Beberapa waktu lalu setelah UU Cipta Kerja disahkan mengundang berbagai macam penolakan,
begitupun dengan isu upah minimum provinsi / UMP 2021 yang saat ini hangat diperbincangkan
muncul pro kontra terkait UMP tersebut.
Diantaranya buruh ngotot ingin UMP 2021 naik 8 persen, namun disisi lain Pengusaha meminta
agar Pemerintah tidak menaikkan, lantaran saat ini masih dalam keadaan sulit akibat pandemi
covid-19.
Untuk informasi lebih lanjut terkait respon terhadap UMP 2021 dari berbagai pihak, berikut fakta-
fakta UMP 2021 yang dirangkum oleh Liputan6.com, Kamis (29/10/2020).
FAKTA-FAKTA UMP 2021, DITOLAK BURUH HINGGA ANCAMAN PHK PENGUSAHA
Beberapa waktu lalu setelah UU Cipta Kerja disahkan mengundang berbagai macam penolakan,
begitupun dengan isu upah minimum provinsi / UMP 2021 yang saat ini hangat diperbincangkan
muncul pro kontra terkait UMP tersebut.
Diantaranya buruh ngotot ingin UMP 2021 naik 8 persen, namun disisi lain Pengusaha meminta
agar Pemerintah tidak menaikkan, lantaran saat ini masih dalam keadaan sulit akibat pandemi
covid-19.
Untuk informasi lebih lanjut terkait respon terhadap UMP 2021 dari berbagai pihak, berikut fakta-
fakta UMP 2021 yang dirangkum oleh Liputan6.com, Kamis (29/10/2020).
1. Buruh minta naik 8 persen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan
upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
tahun 2021 sekurang-kurangnya sebesar 8 persen.
Di mana kenaikan sebesar 8 persen tersebut, setara dengan kenaikan upah minimum dalam tiga
tahun terakhir.
"Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus dalam 2 kuartal terakhir, tetapi
daya beli masyarakat harus tetap dijaga. Dengan demikian, adanya inflasi harga barang tetap
841
