Page 844 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah) tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said Iqbal dalam keterangannya kepada
Selasa (27/10/2020).

Said melanjutkan, perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Tapi jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap
ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh Said Iqbal mempertanyakan keputusan ini. "Apakah Prdesiden sudah mengetahui
keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?" tanyanya.

Adapun, demonstrasi tersebut nantinya diikuti puluhan hingga ratusan ribu buruh. Mereka akan
berdemo di depan kantor Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di
seluruh Indonesia bersamaan dengan isu pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

5. Pengamat: buruh demo tidaklah tepat Pengamat Ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono pun ikut
menanggapi rencana buruh yang akan melakukan aksi demo besar-besaran untuk menentang
keputusan dari Menaker.

Menurutnya, aksi demo besar-besaran tersebut sebagai kesalahan fatal. Langkah lebih tepat
sasaran jika kaum buruh menumpahkan tuntutan kepada masing-masing perusahaan.
"Menurut saya demo mengenai upah minimum itu salah besar. Harusnya serikat pekerja
memperjuangkan kenaikan upah anggotanya di masing-masing perusahaannya," kata Aloysius
kepada Dari sudut pandangnya, demo penolakan UMP 2021 yang tak naik tersebut terkesan
dibumbui intrik politik. Dia menganggap curahan hati itu lebih tepat diarahkan kepada pihak
pemberi kerja.

"Lho, ini (tuntutan kenaikan UMP 2021) kan perjuangan sosial ekonomi para anggotanya. Bukan
perjuangan politik," tegas Aloysius.

Oleh karenanya, ia pun meminta serikat pekerja untuk dapat bernegosiasi dengan setiap
perusahaan. Itu agar para buruh dengan status kerja lebih dari 1 tahun berhak memperoleh gaji
di atas ketentuan UMP 2021.

"Dirundingkan secara musyawarah pada masing-masing perusahaan," ujar dia.

Menanggapi soal keputusan Menaker untuk tidak menaikkan UMP 2021, Aloysius tidak
mempermasalahkan. Namun dengan catatan, ketetapan itu berlaku bagi pekerja dengan masa
kontrak di bawah 1 tahun.

"Yang penting penerapan upah minimum tersebut diberlakukan benar-benar pada pekerja/buruh
yang bermasa kerja kurang dari 1 tahun," kata Aloysius.
Di sisi lain, ia menilai pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun berhak
dibayar di atas UMP 2021. Pemerintah pun wajib melakukan pengawasan super ketat kepada
tiap perusahaan agar pembayaran itu dilakukan.

6. Pengusaha: Bakal Ada PHK Massal jika UMP 2021 Dipaksa Naik Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan tidak ada kenaikan upah minimum (UMP) 2021.
Hal ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

843