Page 923 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul 18 Provinsi Tak Naikkan Upah Minimum 2021, Daerah Lain Bagaimana?
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5233100/18-provinsi-
tak-naikkan-upah-minimum-2021-daerah-lain-bagaimana
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2020-10-29 06:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Terkait dengan upah minimum provinsi sampai tadi malam
sudah ada 18 provinsi yang mereka akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mungkin teman-teman juga sudah membaca, kami di situ, di
surat edaran tersebut kami menyampaikan latarbelakang kenapa SE itu dikeluarkan, tidak lain
dan tidak bukan karena dilatarbelakangi dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia
serta ketenagakerjaan pada masa pandemi COVID-19
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Di surat edaran itu memang meminta (gubernur mengikuti
SE), tetapi saya kira gubernur akan juga melihat kondisi perekonomian di masing-masing
provinsinya. Saya kira Dewan Pengupahan Daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah
minimum provinsi (UMP)
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang
menetapkan upah minimum adalah gubernur

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Sekali lagi, yang menetapkan upah minimum tersebut adalah
para gubernur. Kami meminta (sesuai SE) dengan latar belakang dan beberapa landasan yuridis
yang kami juga sebutkan di surat edaran tersebut, ini menjadi penguat bagi para gubernur dalam
mengambil kebijakan terkait dengan upah minimum tersebut. Jadi sekali lagi, ini yang akan
menetapkan adalah para gubernur

Ringkasan

Sebanyak 18 provinsi dipastikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak
menaikkan upah minimum 2021 .

Kepala daerah di 18 provinsi bakal mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).

922