Page 924 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 924
18 PROVINSI TAK NAIKKAN UPAH MINIMUM 2021, DAERAH LAIN BAGAIMANA?
Sebanyak 18 provinsi dipastikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak
menaikkan upah minimum 2021 .
Kepala daerah di 18 provinsi bakal mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Terkait dengan upah minimum provinsi sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi yang mereka
akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Ida di Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Dirinya menekankan bahwa keputusan yang dituangkan dalam SE tersebut sudah
memperhitungkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di tengah pandemi COVID-19.
"Mungkin teman-teman juga sudah membaca, kami di situ, di surat edaran tersebut kami
menyampaikan latarbelakang kenapa SE itu dikeluarkan, tidak lain dan tidak bukan karena
dilatarbelakangi dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan
pada masa pandemi COVID-19," paparnya.
Berdasarkan pemantauan Selasa, 27 Oktober 2020, pukul 16.35 WIB, daerah tersebut yaitu: 1)
Jawa Barat 2) Banten 3) Bali 4) Aceh 5) Lampung 6) Bengkulu 7) Kepulauan Riau 8) Bangka
Belitung 9) Nusa Tenggara Barat 10) Nusa Tenggara Timur 11) Sulawesi Tengah 12) Sulawesi
Tenggara 13) Sulawesi Barat 14) Maluku Utara 15) Kalimantan Barat 16) Kalimantan Timur 17)
Kalimantan Tengah 18) Papua Masih ada peluang provinsi lain menaikkan upah? Klik halaman
selanjutnya.
Ida telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19). Bagaimana jika gubernur tidak mengikuti SE tersebut lalu menaikkan upah
minimum provinsinya (UMP)? "Di surat edaran itu memang meminta (gubernur mengikuti SE),
tetapi saya kira gubernur akan juga melihat kondisi perekonomian di masing-masing provinsinya.
Saya kira Dewan Pengupahan Daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum
provinsi (UMP)," kata Ida.
Ida menerangkan bahwa dirinya menyampaikan surat edaran kepada gubernur lalu yang
menetapkan upah minimum adalah para kepala daerah tersebut.
Tapi Ida tidak menyatakan secara gamblang bahwa gubernur boleh saja tidak mengikuti SE
tentang upah, kemudian menaikkan upah minimum.
"Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang menetapkan upah minimum
adalah gubernur," jelasnya.
Melalui SE tersebut Ida menyatakan penetapan upah minimum 2021 mempertimbangkan kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi
nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum
tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.
"Sekali lagi, yang menetapkan upah minimum tersebut adalah para gubernur. Kami meminta
(sesuai SE) dengan latar belakang dan beberapa landasan yuridis yang kami juga sebutkan di
surat edaran tersebut, ini menjadi penguat bagi para gubernur dalam mengambil kebijakan
terkait dengan upah minimum tersebut. Jadi sekali lagi, ini yang akan menetapkan adalah para
gubernur," tambahnya.
923
